UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2000

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Tarif & Cara Perhitungan PBB

Tarif & Cara Perhitungan PBB

Tarif PBB

·  Dasar Penghitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya NJKP adalah sebagai berikut:

Objek & Subjek PBB

Objek & Subjek PBB

Untuk melengkapi data yang berkaitan dengan postingan yang terdahulu pada Pajak Bumi dan Bangunan, kali ini saya tambahkan informasi mengenai subyek dan obyek pajak bumi dan bangunan serta obyek pajak yang tidak dikenakan PBB.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1985

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1985

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Cara Pelunasan Bea Materai & Penggunaan Bea Materai

Cara Pelunasan Bea Materai & Penggunaan Bea Materai

Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan Sistem Komputerisasi

	Pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi digunakan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal 100 dokumen.
	Penerbit dokumen yang menggunakan sistem komputerisasi harus mengajukan ijin tertulis kepada Dirjen Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai setiap hari.

TARIF BEA MATERAI

TARIF BEA MATERAI

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2000 mengatur tentang objek dan tarif bea meterai. Pada hakekatnya objek untuk bea meterai adalah dokumen. Dalam hal ini bentuk dokumen yang menjadi objek dari bea meterai adalah sebagai berikut:

Objek & Subjek Bea Materai

Objek & Subjek Bea Materai

Objek Bea Materai

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2000 mengatur tentang objek dan tarif bea meterai. Pada hakekatnya objek untuk bea meterai adalah dokumen. Dalam hal ini bentuk dokumen yang menjadi objek dari bea meterai adalah sebagai berikut: